Matinya Sang Jendral

Minggu siang, 13.10 WIB, Pak Harto tutup usia. Kurang lebih 2 mingguan, mantan presiden ke-2 ini di rawat di RSPP. Semua orang pasti merasa kehilangan. Tak tanggung-tanggung, SBY menyatakan hari berkabung selama 7 hari bagi putra Kemusuk, Jogja ini. Memang ada yang benci, tapi juga tak kalah banyaknya yang masih cinta sang The Smiling General. Serentak semua media tumplek blek cerita tentang Pak Harto. TV, media yang paling relatif lebih cepat dalam pemberitaan sepanjang hari sepanjang malam bahkan hingga hari ini terus menerus menayangkan sepak terjangnya. TPI malah menayangkan film perang jaman dulu. Aje gile. Tuh film kan udah jadul banget ya. Hampir semua media memang tertuju ke Sang Jendral. Hanya yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa seolah-olah semua media khususnya TV memberitakan sisi HUMANISnya Sang Jendral saja? Padahal belum lama, media serentak "menghakimi" Sang Jendral agar kasusnya di usut lagi. Apakah ketika seseorang sudah meninggal kemudian yang diberitakan yang "baik-baiknya saja"? Kok rasanya ramai-ramai "membela" Sang Jendral? Tak tahulah aku!
Pak Harto "memimpin" kita 32 tahun. Waktu terlama sang penguasa di jagad bumi manapun. Segala polah tingkahnya selama itu pasti membawa dampak positif tapi juga negatif. Tak bisa dipungkiri, perekonomian jamannya Pak Harto memang relatif stabil, walau juga banyak tanda tanya; namun disisi lain kebebasan pers di kekang kuat-kuat. Belum lagi kebebasan berespresi termasuk pembatasan partai politik yang semuanya dikontrol habis Sang Jendral. Cap PKI dan tahanan politik adalah jawaban bagi mereka yang membangkang. Otoriter adalah senjatanya. Tangan besi adalah amunisinya. Mungkin ini warisan jiwa militerisme yang masih tertanam kuat di hati sanubarinya.
Hingga akhirnya gelombang badai ekonomi dan reformasi tak mampu lagi di kekang Sang Jendral. Dengan terpaksa, Sang Jendral akhirnya menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Habibie. Waktu telah banyak berlalu. Kasus dugaan KKN yang menyeret Sang Jendral masih debatable. Antara pemaafan dan penghentian kasusnya mengemuka. Bahkan harian ibu kota, dengan "cantik" membahas kasus Pak Harto antara "pemaafan dan pemakluman". "Maaf" adalah urusan moral, bukan hukum. Sementara "maklum" lebih pada urusan pembiaran alias cenderung "yo wislah". Untuk urusan "pemaafan", meminjam istilah Fajroel Rahman, memangnya kita bangsa halal hihalal, maaf memaafkan? Layaknya ritual tahunan yang biasa kita lakukan ketika musim lebaran tiba? Kita semua pasti setuju untuk "memaafkan" Sang Jendral karena kita bangsa pemaaf. Tapi disisi lain kita juga sepakat 1000% kalau kasus hukum Sang Jendral tetap harus dituntaskan setuntas tuntasnya.
Selamat Jalan Jendral!