Ganti Rugi Vs Ganti Untung

Hingar bingar rencana kenaikan BBM pemerintah serta merta menyurut kemarahan di berbagai belantara kota. Rakyat marah, mahasiswa demo, sopir mogok, dan serentetan problem sosial lainnya menganga ke permukaan. Harap-harap cemas kini ada di sudut-sudut mata rakyat. Di media tak sedikit dari usaha kecil menengah gulung tikar di tengah hantaman harga yang tak terkejar lagi. Kegelisahan akan hidup esok hari mengemuka. Tapi justru di tengah kegelisahan rakyat terhadap keputusan kenaikan BBM yang ke-3 kalinya ini di era SBY-JK, Wapres malah mengeluarkan pernyataan aneh dan sangat menyesatkan. Menurut Kalla, jika kenaikan harga BBM batal, sama artinya akan membatalkan rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada orang miskin. "Jadi, setiap ada demonstrasi menyatakan tak setuju (kenaikan harga BBM) sama dengan mengurangi rezeki orang miskin" (Kompas, 8/5 hal 18). Pendapat hampir senada juga ditelurkan Pak BY. BY bilang, jika BBM tidak dinaikkan, itu sama halnya makin memperpanjang jangka waktu pemerintah dalam mensubsidi orang kaya. Menurut Pak BY, selama ini justru yang menikmati subsidi itu orang kaya. Padahal jika mau mencabut subsidi orang kaya kan tidak harus menaikkan BBM. Bisa saja dengan pajak barang mewah yang mahal, atau yang lain. Lhah?
Jika memang pemerintah mau memberikan (syukur-syukur) bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mengapa harus nunggu kenaikan harga BBM dulu? Bukankan harga-harga kebutuhan sudah jauh hari naik sebelum BBM naik? Artinya pemberian pemerintah itu tak ada manfaatnya sama sekali. Bukankah memang tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai konstitusi? Lha kok ini mau kasih BLT kalau BBM dinaikkan dulu. Rakyat bukanlah anak kecil yang bisa dibohongi dengan permen gula-gula. Menurut Dita (Kompas, 12/5) artinya rakyat baru berhak dapat sesuatu dari pemerintah setelah pemerintah mengambil sesuatu dari kita. Terima dulu kenaikan ini, baru kemudian bantuan kami kucurkan ke tanganmu. Ini sama artinya pemerintah sejatinya tidak memberikan apa-apa, nol, kosong, hampa.

Jika hal ini yang dipikirkan pemerintah itu artinya ganti rugi bukan ganti untung. Harga-harga makin tak terjangkau rakyat. Sementara BLT yang diterima (yang tak seberapa itu) akan ludes seketika untuk membayar utang di warung sebelah. Belum lagi dalam tulisan Dita (Kompas, 12/5), mengatakan bahwa data dalam departemen sosial bahwa efektivitas bantuan langsung tunai (BLT) hanya sekitar 54,96 persen saja, sementara sekitar 45 persen rumah tangga miskin penerima BLT menyatakan bahwa bantuan ini sama sekali tidak meringankan biaya hidup mereka yang kian berat pascakenaikan harga BBM sebesar 120 persen awal oktober 2005?
Rakyat sebenarnya mau bekerja asal di berdayakan. Persoalan yang dihadapi rakyat sekarang selain harga yang tak lagi terjangkau adalah persoalan pekerjaan. Daya beli yang rendah disertai pendapatan yang tak layak, jelas itu persoalan mendasar rakyat sekarang. Jadi solusinya yang benar bukan diberikan BLT, tapi bukalah kesempatan kerja seluas-luasnya bagi rakyat ini supaya mereka memiliki pendapatan. Alih-alih memberikan kesempatan kerja, pemerintah malah menaikkan BBM industri, yang ini tentu makin mempersulit ruang gerak sektor riil kita. Ujung-ujungnya industri pun kembang kempis menjalankan roda mesinnya.
BLT plus versi pemerintah "akan" dijamin sasarannya. Itu kata pemerintah. Padahal pemerintah sendiri masih simpang siur soal data orang miskin calon penerima BLT ini. Kalau tidak percaya, lihat saja proses pemberian BLT yang lalu. BLT ibarat pil pahit ditengah pahitnya hidup rakyat. Dan ternyata pil pahit ini bukannya menyembuhkan penyakit, tapi malah membuat makin parah penyakit itu sendiri. Ganti rugi memang selalu merugikan!!