Republik Birokrat Buta & Tuli

Hari ini aku baca koran. Pak BY marah karena banyak peserta pembekalan kepala daerah di Lemhannas yang tertidur ketika dia sedang berpidato. Ini cuplikan kemarahan Pak BY : "Pimpinan bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur! Malu dengan rakyat yang memilih. Untuk mendengarkan pembicaraan untuk rakyat saja tidur! Jangan main-main dengan tangung jawab. Berdosa, bersalah dengan rakyat," ujarnya. Itu di depan kepala negara yang katanya orang no. wahid se-negara ini. Gimana mereka kalau dihadapan rakyatnya sendiri? Mungkin ditinggal main petak umpet kali ya. Ngomongin soal aparat negara ini, rasanya memang yang terdengar selalu nada miring. Yang boloslah, yang ngopi ketika jam kerja, yang shopping di saat jam kantor, dll. Belum lagi soal lambannya birokrasi ketika kita mengurus ini itu. Padahal kita yang menggaji mereka dengan pajak yang selalu kita bayar. Heran kan. Beberapa waktu yang lalu aku juga sempat ke salah satu kantor pemerintahan. Gila banget. Sepi banget, padahal itu jam kerja. Kemana saja mereka? Ternyata di seberang sana terlihat mereka yang sedang terlelap, ngopi, ngerumpi, dan seabreg aktivitas tak produktif lainnya. Padahal listrik nyala, ac nyala, dll yang semuanya mengeluarkan biaya. Siapa yang membayar biaya boros itu? Bukan mereka tapi kita-kita ini, rakyat!
Makanya jangan heran kalau rakyat skeptis dengan program-program pemerintah. Sebab hampir selalu tak kenal ujung pangkalnya. Belum lagi yang mengatasnamakan proyek yang pasti ujung-ujungnya duitnya dikorupsi juga. Sudah jadi rahasia umum, selalu saja ada biaya siluman kalau kita mau berurusan dengan birokrat kita. Ini memang tak bisa dipungkiri sebab ketika mereka akan menjadi birokrat saja diperas habis-habisan. Lha kapan lagi balikin modal jika bukan sekarang? Mungkin itu pemikiran mereka. Artinya mereka akan ramai-ramai membalikkan modal secepat kilat dengan berbagai cara, tak peduli jika dalam prosesnya itu berdampak pada kesengsaraan rakyat.
Memang ada sih beberapa perubahan birokrat. Misalnya di Sragen Jawa Tengah. Disana birokrat-birokratnya dilengkapi teknologi yang memungkinkan semua rakyat bisa mengawasi. Belum lagi beberapa aturan yang dulu kolot dirubah drastis. Seperti pembuatan KTP. Yang dulunya berhari-hari, sekarang tinggal 5 menit saja. Jika birokrat dalam melayani lebih lambat dari waktu yang ditentukan, yang bersangkutan dikenakan sanksi. Prinsip ini nyaris serupa dengan cara kerja pelayanan di rumah makan cepat saji. Perubahan birokrat juga terjadi di Tabanan Bali. Disini bupati mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan biaya pendidikan. Belum lagi di Bantul, DIY, semua guru-guru SMA-nya diwajibkan untuk mengambil S2 dengan fasilitas bupati. Mereka sadar bahwa rakyatnya harus terus dipintarkan untuk mengikuti perkembangan dunia yang kian mengglobal. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Itu salah satu batin birokrat yang mau memikirkan rakyatnya.
Contoh-contoh diatas memang masih jauh dari panggang api. Dari sekian ribu daerah di Indonesia, masih saja terdengar pejabat kita yang berkorupsi. Tak tanggung tangung mereka berkorupsi berjamaah alias ramai-ramai. Ini artinya birokrat kita masih saja buta & tuli dengan kesulitan rakyatnya sendiri.